Pemkab Mimika Matangkan Perencanaan Kota Potowaiburu sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Pesisir

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mematangkan perencanaan Kota Potowaiburu untuk mendorong pembangunan kawasan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah barat Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Upaya tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Perencanaan Kota Potowaiburu di Hotel Horison Ultima Mimika, Kamis (22/10/2026). Seminar dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang, S.IP., M.Si., yang mewakili Bupati Mimika melalui pemukulan tifa.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Santi, pemerintah daerah menegaskan bahwa perencanaan Kota Potowaiburu menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan kawasan sekaligus menentukan arah pembangunan jangka panjang.

Potowaiburu dinilai memiliki posisi geografis strategis karena berada di wilayah barat Mimika dan berbatasan dengan Kabupaten Kaimana. Letak tersebut membuka peluang bagi kawasan ini untuk berkembang sebagai simpul transportasi laut serta pergerakan barang dan jasa.

“Distrik Mimika Barat Jauh dengan pusat pertumbuhan Potowaiburu merupakan wilayah strategis yang berfungsi sebagai beranda depan sekaligus pintu transportasi laut di sisi barat Kabupaten Mimika,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Namun, pemerintah menilai pertumbuhan fisik kawasan selama ini masih berlangsung secara organik dan belum sepenuhnya mengikuti pola ruang yang terpadu. Tanpa perencanaan matang, perkembangan permukiman dan infrastruktur berisiko memicu ketidakteraturan kawasan, penurunan kualitas lingkungan, hingga konflik pemanfaatan ruang.

Karena itu, seminar akhir menjadi kesempatan untuk menguji dan menyempurnakan dokumen perencanaan agar sesuai dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat.

Selain letak geografis, Potowaiburu memiliki potensi sumber daya alam, terutama sektor perikanan dan kehutanan. Jika dikelola secara tepat, potensi tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemkab juga menekankan bahwa pembangunan Kota Potowaiburu tidak boleh hanya berorientasi pada struktur fisik. Aspek lingkungan, sosial budaya, dan pola kehidupan masyarakat setempat harus menjadi bagian dari perencanaan. Ketergantungan masyarakat terhadap sungai dan laut perlu menjadi pertimbangan dalam penataan kawasan agar pembangunan tidak mengubah karakter lokal maupun hak-hak masyarakat adat.

Rencana induk ini diharapkan menjadi instrumen hukum dan teknis yang mampu melindungi hak wilayah adat serta menciptakan ruang publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat juga penting dalam pembagian kawasan pesisir dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Selain itu, perencanaan penataan kawasan, termasuk penataan Bundaran Pohon Jomblo, menjadi salah satu upaya untuk memperhatikan fungsi lingkungan, transportasi, dan ruang publik.

Dalam seminar tersebut, konsultan perencanaan diminta memaparkan hasil analisis, konsep pengembangan, serta rencana aksi pembangunan Kota Potowaiburu secara menyeluruh. Para peserta diharapkan memberikan saran, kritik, dan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen akhir.

Masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar perencanaan dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan.

Melalui perencanaan ini, pemerintah berharap Potowaiburu dapat berkembang bukan hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Mimika yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat. Seminar tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menyempurnakan arah pembangunan Potowaiburu ke depan. (Red)