Pemkab Mimika Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk GERMAS dan PHBS

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya itu dibahas dalam pertemuan kedua Rapat Koordinasi Penguatan Draf Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika tentang GERMAS dan PHBS yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Jumat (23/10/2026).

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Mimika, Carolina Heatubun. Agenda utama meliputi penyempurnaan draf SK Bupati, pembagian tugas lintas sektor, serta tindak lanjut menuju penetapan kebijakan tersebut.

Carolina mengatakan, penyusunan SK Bupati merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, upaya mewujudkan masyarakat yang sehat tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari OPD, pemerintah distrik, kelurahan dan kampung, dunia pendidikan, dunia usaha, lembaga adat hingga masyarakat.

“Keberadaan Surat Keputusan Bupati tentang GERMAS dan PHBS di Kabupaten Mimika diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta mendorong pelaksanaan program yang terukur dan berkesinambungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, GERMAS merupakan gerakan untuk membudayakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik, konsumsi pangan sehat dan bergizi, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta berbagai upaya promotif dan preventif. Sementara itu, PHBS bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum maupun lingkungan lainnya.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah aspek penting dalam penyempurnaan draf SK, antara lain dasar hukum, susunan tim, uraian tugas, mekanisme koordinasi, serta rencana pelaksanaan kegiatan. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dinilai penting agar setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dengan demikian, pelaksanaan GERMAS dan PHBS di Kabupaten Mimika diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Carolina juga mendorong seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk berkomitmen menindaklanjuti proses administrasi serta fasilitasi penetapan SK setelah draf disepakati, sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menegaskan bahwa keberhasilan GERMAS dan PHBS tidak cukup diukur dari terbitnya kebijakan. Implementasinya harus diwujudkan melalui kegiatan nyata, dukungan kebijakan, penyediaan sumber daya sesuai kewenangan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Selain dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting agar perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan OPD, TP-PKK Kabupaten Mimika, organisasi profesi kesehatan, kepala puskesmas, Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui Project PASTI Papua, serta sejumlah unsur lintas sektor lainnya. Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pelaksanaan GERMAS dan PHBS semakin terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri. (Red)