Beranda » Berita Utama » Ratusan Massa FRP Timika Demo di DPRK Mimika, Soroti SDA hingga Tuntut Pembubaran MRP
Ratusan Massa FRP Timika Demo di DPRK Mimika, Soroti SDA hingga Tuntut Pembubaran MRP
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
- print Cetak
TIMIKA (Jurnal Timika)
Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) Timika menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, Selasa (7/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), hak masyarakat adat, hingga penolakan terhadap investasi PT Freeport Indonesia.
Sebelum menuju lokasi aksi, massa berkumpul di tiga titik berbeda, kemudian berkonvoi menuju Tugu Petrosea dan melanjutkan long march ke Kantor DPRK Mimika di Jalan Cendrawasih.
Aksi ini mengangkat sejumlah isu mendasar, di antaranya pengelolaan SDA yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat adat, tuntutan pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP), pengembalian kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus ke pemerintah pusat, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta penghentian investasi PT Freeport Indonesia.
Dengan membawa spanduk dan poster, massa secara bergantian menyampaikan orasi. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, bersama anggota dewan lainnya.
Salah satu orator, Onan Kobogau, menilai kebijakan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak ulayat masyarakat adat. Ia meminta DPRK Mimika menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat melalui forum resmi.
“Tanah ini milik masyarakat adat, tetapi dalam praktiknya hak tersebut terus diabaikan. Kami meminta DPRK menyuarakan kegelisahan rakyat Papua dalam setiap rapat paripurna,” ujarnya.
Massa juga menyoroti sejarah panjang pengelolaan SDA di Papua sejak masuknya investasi besar pada periode 1967–1991. Mereka menilai masyarakat adat belum dilibatkan secara adil, termasuk dalam proses perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia.
Selain itu, massa mengkritisi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang dinilai belum merata, serta berdampak pada kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah industri.
Dalam orasi lainnya, massa menolak investasi yang dianggap merugikan masyarakat serta mengkritik pendekatan keamanan dalam pengelolaan wilayah. Mereka juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas PT Freeport Indonesia.
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi guna memastikan situasi tetap kondusif. Demonstrasi berjalan tertib dan aman, sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara sukarela. (Red)
- Penulis: Admin
