Keuskupan Timika Siapkan Terobosan Pastoral: Paroki Baru, Seminari Nabire 2027, dan Kemandirian Umat
- account_circle Admin
- calendar_month 2 menit yang lalu
- print Cetak

TIMIKA (Jurnal Timika)
Keuskupan Timika tidak hanya merencanakan pemekaran wilayah, tetapi juga menyiapkan fondasi jangka panjang bagi pelayanan Gereja Katolik di Tanah Papua. Dalam wawancara dengan awak media di Kompleks Keuskupan Timika, SP 2, Mimika, Jumat (20/11/2026), Uskup Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, memaparkan tiga pilar utama pengembangan: penataan wilayah pastoral, pemekaran paroki, dan pembukaan seminari menengah di Nabire pada 2027.
Menurut Mgr. Bernardus, pembahasan pengembangan wilayah telah dilakukan bersama tim pastoral pada Oktober 2026. Agenda mencakup penataan dekenat, pemekaran kuasi paroki, pembentukan paroki baru, hingga pengembangan stasi. “Penataan ini diperlukan agar struktur pelayanan gereja selaras dengan kebutuhan umat yang terus berkembang,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, dua kandidat paroki baru disiapkan. Wilayah Kokonau akan dimekarkan menjadi dua paroki, disusul sejumlah wilayah lain, termasuk kawasan perkebunan. Mgr. Bernardus menegaskan perhatian khusus diberikan kepada umat di pesisir dan pedalaman yang aksesnya terbatas. “Wilayah tersebut berpeluang dimekarkan menjadi dua hingga tiga paroki baru,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan paroki tidak cukup hanya dengan administrasi baru. Kesiapan fasilitas, keterlibatan umat, dan ketersediaan tenaga pelayan harus menjadi perhatian bersama. “Ketersediaan imam menjadi tantangan yang perlu diantisipasi,” tegasnya.
Karena itu, Keuskupan Timika berharap dapat membuka seminari menengah di Nabire tahun depan. Langkah ini dinilai strategis untuk menyiapkan calon imam diosesan serta memperkuat pembinaan panggilan imamat di kalangan generasi muda. Saat ini, Keuskupan Timika memiliki imam diosesan dan dibantu sejumlah imam dari berbagai kongregasi. Meski demikian, kebutuhan tenaga imam masih menjadi tantangan, dengan sekitar 7–8 paroki masih melibatkan awam dalam menjalankan kegiatan gereja.
Selain memperkuat sumber daya manusia, Mgr. Bernardus mengingatkan pentingnya kemandirian ekonomi umat. Gereja memiliki sejumlah kewajiban yang harus dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan, mencakup kebutuhan pelayanan di tingkat paroki, keuskupan, berbagai komisi, hingga gereja universal. “Pengurus gereja dan umat bertanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya sehingga pelayanan tidak selalu tergantung pada bantuan pihak luar,” harapnya.
Seluruh rencana tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, Keuskupan Timika berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan umat di setiap wilayah, sekaligus mempersiapkan masa depan gereja di Tanah Papua. (Red)
- Penulis: Admin


