MRP Papua Tengah Sosialisasikan HIV/AIDS dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Mimika
- account_circle Admin
- calendar_month 7 menit yang lalu
- print Cetak

TIMIKA (Jurnal Timika)
Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar sosialisasi penyebaran HIV/AIDS bagi ibu dan anak. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak pada Jumat (20/11/2026).
Tim Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Tengah yang terlibat dalam kegiatan itu terdiri dari Yulice Magai, Paulina Marey, Selpina Muyapa, Agatha Takege, Miena Hanebora, Marsela Tomatipi, dan Maria Mote.

Materi terkait HIV/AIDS disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Mimika, Kamaludin, sedangkan materi terkait perlindungan perempuan dan anak disampaikan oleh narasumber dari DP3P2KB, Kristin Yoku.
Asisten Bupati Mimika, Yohana Paliling, dalam sambutannya menyatakan bahwa sosialisasi tersebut penting dan sangat mendesak di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Baru yang memiliki penduduk terbanyak.
Berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB Mimika, sepanjang tahun 2025 tercatat 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Sebanyak 46 kasus di antaranya menimpa anak-anak, terutama kekerasan seksual. Data tersebut masih di luar kasus yang belum dilaporkan.
Yohana mengimbau para ibu agar tidak takut berbicara dan tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap anak sebagai hal biasa. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan di UPTD PPA.
Pada kesempatan yang sama, Yohana juga memaparkan kondisi HIV/AIDS yang menimpa perempuan dan anak. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan, dari tahun 1996 hingga September 2026 total kasus kumulatif mencapai 8.736 kasus. Khusus tahun 2026, dari Januari hingga September tercatat 326 kasus, dengan 154 kasus di antaranya menimpa perempuan dan banyak menyerang usia produktif. Berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan, Distrik Miru merupakan wilayah dengan temuan kasus terbanyak.
Yohana mengajak masyarakat untuk membuang rasa malu dan stigma, serta tidak takut memeriksakan kesehatan karena risiko penularan ke bayi dalam kandungan sangat tinggi apabila ibu tertular.
Koordinator tim, Yulice Magai, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dengan banyaknya kasus yang menimpa perempuan dan anak. Ke depan, tim berencana melakukan kegiatan lain yang difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak. Langkah tersebut merupakan awal dari perjuangan mereka, dan akan ada program kedua yang lebih besar dengan harapan Bupati Mimika dapat hadir secara langsung.
Perwakilan Pokja Perempuan menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas ketidakhadiran Bupati Mimika. Kekecewaan tersebut muncul karena persoalan yang disampaikan menyangkut kepentingan dan hak-hak masyarakat asli Papua. Mereka berharap pemerintah daerah lebih memberikan perhatian dan memprioritaskan kebutuhan mama-mama Papua, serta menindaklanjuti dan merealisasikan setiap kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui dinas. Mereka menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus segera direalisasikan. Sebagai perempuan asli dari tujuh suku di Mimika, mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan demi kepentingan masyarakat.(Red)
- Penulis: Admin


