Wakil Bupati Mimika Tekankan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
- account_circle Admin
- calendar_month 4 menit yang lalu
- print Cetak

TIMIKA (Jurnal Timika)
Wakil Bupati Mimika meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berorientasi pada tingginya realisasi atau penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika yang berlangsung di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan LPJ bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
Menurut dia, laporan pertanggungjawaban tidak boleh hanya berisi kumpulan dokumen dan angka realisasi keuangan. Lebih dari itu, LPJ harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari efektivitas penggunaannya dalam mencapai sasaran pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, data keuangan harus dianalisis secara mendalam agar dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, efektivitas dan efisiensi anggaran, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Bupati juga meminta agar analisis LPJ tidak berhenti pada penyajian angka dan persentase realisasi anggaran.
Menurut dia, setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan penyebab tidak tercapainya target pendapatan, rendahnya penyerapan anggaran, hingga besarnya sisa anggaran pada program dan kegiatan tertentu.
Setiap persoalan harus dikaji berdasarkan fakta untuk menemukan akar masalah sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan APBD pada tahun berikutnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja pembangunan.
Belanja daerah, kata dia, harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan angka kemiskinan.
Ia meminta agar seluruh pihak tidak hanya berorientasi pada tingginya realisasi anggaran atau pencapaian opini audit yang baik, tetapi mengutamakan hasil dan dampak nyata pembangunan.
OPD Diminta Tertib Administrasi dan Tindak Lanjuti Temuan
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setiap perangkat daerah wajib menjamin kelengkapan dokumen, keakuratan data, serta keabsahan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Temuan pemeriksaan, kelemahan administrasi, maupun ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan harus segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan budaya kerja yang tidak hanya mengejar kelengkapan administrasi, tetapi juga mengedepankan integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
Karena itu, seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah diminta tidak menganggap kegiatan penyusunan analisis LPJ sebagai rutinitas administratif ataupun kegiatan seremonial semata.
Wakil Bupati meminta setiap OPD terlibat aktif dengan menyediakan data dan informasi yang akurat, melakukan evaluasi secara jujur dan objektif, serta menjalankan setiap rekomendasi perbaikan dengan penuh komitmen.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang mengabaikan kewajiban atau menunda penyampaian data dan dokumen yang dibutuhkan.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi seluruh OPD menjadi faktor penting agar penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wakil Bupati menegaskan, peningkatan kualitas pengelolaan APBD Mimika tidak semata-mata bertujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab harus menjadi komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.(Red)
- Penulis: Admin


