Bupati Mimika Dorong Integrasi Data Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Berbasis Data

TIMIKA (Jurnal Timika)

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi Sistem Integrasi Data yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Hotel Horison Diana, Senin (24/8/2026).

Menurut Bupati, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun berbagai aplikasi, tetapi harus diikuti dengan integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, masih banyak OPD yang memiliki website maupun aplikasi sendiri, namun tidak seluruhnya aktif dan diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar informasi pemerintahan dapat menjadi sumber data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pimpinan daerah.

“Kalau sudah berbasis digital, semua harus berbasis digital. Integrasi informasi yang ada di semua OPD harus dilakukan, kemudian menjadi satu output, dan output itu menjadi data untuk pemerintah,” tegasnya.

Johannes menjelaskan, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh data dapat dipublikasikan secara terbuka. Informasi harus dikelola berdasarkan tingkat akses dan kewenangannya, termasuk data kependudukan dan data bersifat terbatas lainnya.

Ia juga mendorong setiap OPD memiliki tanggung jawab jelas dalam pengelolaan data. Data yang dikirim OPD harus diperiksa dan divalidasi oleh perangkat daerah berwenang sebelum kemudian dikelola dan diintegrasikan oleh Diskominfo.

Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa sistem integrasi data harus mampu menghadirkan dashboard pemerintahan yang menyajikan informasi strategis mengenai kondisi daerah secara berkala. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau berbagai indikator, seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, hingga kondisi infrastruktur dan pelayanan publik.

Ia mencontohkan data transportasi dan jumlah penumpang yang masuk maupun keluar Timika. Data tersebut penting untuk memperkirakan pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, serta mengantisipasi persoalan seperti kemacetan di masa mendatang.

“Keberhasilan sistem ini tidak ditentukan oleh teknologi. Yang paling penting adalah komitmen kita, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab di setiap langkah dalam menyediakan serta memperbarui data secara berkala,” ujarnya.

Bupati itu berharap seluruh perangkat daerah mulai meninggalkan pola kerja sendiri-sendiri dan membangun ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung. Dengan demikian, data yang dimiliki setiap OPD dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

“Jangan lagi ada data yang berhenti di masing-masing perangkat daerah. Kita harus membangun satu kesatuan informasi yang dapat digunakan bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah,” pungkasnya.

Ia menegaskan, integrasi data bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang mampu menjadikan data sebagai fondasi utama pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Mimika. “Karena pada akhirnya, yang kita kejar bukan banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana data itu mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya. (Red)