Mimika Gaskan Transisi ke Pemerintahan Digital, Bupati: SPBE Hanyalah Awal

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika mengintensifkan langkah strategis dalam mewujudkan kota cerdas (smart city) dengan mengakselerasi peralihan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju tata kelola pemerintahan digital yang sinergis, adaptif, dan mengutamakan kemudahan akses layanan bagi publik.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat secara resmi membuka Rapat Dewan Smart City yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Horison Ultima, pada Rabu (8/7/2026).

Forum rutin yang digelar setiap tiga bulan sekali ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan unsur eksekutif, dunia usaha, akademisi, serta kalangan profesional untuk menyatukan visi dalam pengembangan ekosistem digital di Bumi Anata Imipi.

Dalam sambutannya, Johannes Rettob menekankan bahwa pertemuan tersebut bukanlah sekadar ajang diskusi biasa, melainkan ruang pengambilan keputusan krusial untuk memastikan seluruh program pembangunan berbasis teknologi berjalan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, selama ini SPBE lebih berorientasi pada urusan administrasi internal kelembagaan. Sementara itu, konsep pemerintahan digital menuntut adanya layanan publik yang holistik, terintegrasi, dan efektif yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, Mimika dinilai sudah saatnya menentukan arah baru menuju era digital yang lebih inklusif.

“Kita sedang menyusun peta jalan menuju era digital yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar tentang aplikasi, melainkan tentang bagaimana sistem itu bekerja untuk memberikan kemudahan kepada rakyat,” ujar JR, sapaan akrabnya.

Orang nomor satu di Mimika itu juga mengungkapkan bahwa capaian positif SPBE yang selama ini terus berkembang menjadi modal dasar yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu referensi yang bisa diadaptasi guna memperkokoh sistem pemerintahan digital di daerahnya.

JR menegaskan, transformasi ini tidak akan berhasil hanya dengan mengandalkan kecanggihan perangkat teknologi. Faktor utama yang tak kalah penting adalah komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang erat. Selain itu, integrasi data antarinstansi wajib dijadikan fondasi utama agar setiap kebijakan dapat diambil secara cepat, akurat, dan berbasis data terkini (real-time).

Menutup sambutannya, Bupati Johannes Rettob mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan Smart City bukanlah terletak pada banyaknya aplikasi atau fitur yang diciptakan. Yang terpenting adalah sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan peningkatan kualitas dalam setiap layanan publik.

“Keberhasilan kota cerdas lahir dari kolaborasi dan solusi konkret yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jika pelayanan belum membaik, maka transformasi kita belum selesai,” pungkasnya. (Red)