Dinkes Mimika Perkuat Perencanaan Tenaga Kesehatan untuk Jangkau Daerah Terpencil

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menegaskan komitmennya untuk memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pendampingan Perhitungan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Rabu (17/6/2026).

Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Setda Mimika, Herry Onawame, menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara presisi, terukur, dan berbasis data. Hal ini dinilai penting agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Menurutnya, kompleksitas geografis Kabupaten Mimika menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ketersediaan tenaga kesehatan yang mumpuni menjadi faktor krusial dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di wilayah tersebut.

“Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis data yang kuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata,” ujar Herry dalam sambutannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Sumber Daya Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika, Septina Felle, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kuantitas, kualifikasi, kompetensi, maupun penyebarannya.

Ia menambahkan, melalui aplikasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Renbut Nakes) yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan dapat dihitung menggunakan metode yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan ini akan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di daerah.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Papua Tengah, Kristianus Tebai, mengungkapkan bahwa kegiatan pendampingan ini sangat strategis untuk menghasilkan data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat sebagai pijakan pengambilan kebijakan.

Ia menekankan, seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, wajib memiliki data yang valid. Dengan demikian, kebutuhan riil tenaga kesehatan dapat diketahui secara pasti dan distribusinya dapat dilakukan secara merata.

Lebih lanjut, Kristianus menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM kesehatan. Salah satu upaya yang digalakkan adalah program pendidikan dokter dan dokter spesialis yang digagas oleh Gubernur Papua Tengah.

Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembiayaan pendidikan bagi 35 tenaga medis, yang terdiri dari 20 dokter umum dan dokter gigi, 10 dokter spesialis, serta 5 dokter subspesialis.

“Ketika kebutuhan tenaga kesehatan sudah dihitung secara akurat, kita bisa mengetahui kekurangan di setiap fasilitas kesehatan dan mengusulkannya secara tepat sehingga pemerataan tenaga kesehatan dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Red)