Di Balik Rencana Angkut Tailing, BRIDA dan Uncen Gali Aspirasi Masyarakat Adat Mimika

TIMIKA (Jurnal Timika)

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, suara masyarakat adat sering kali menjadi hal yang paling terpinggirkan. Namun, di sebuah ruang diskusi di Hotel Horison Diana, Jumat (3/7/2026), suara itu justru sengaja dihadirkan dan didengarkan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika bersama Universitas Cenderawasih (Uncen) secara resmi menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengkaji dimensi sosial budaya dari rencana pengangkutan dan pemanfaatan limbah tailing. Bukan sekadar soal pipa atau conveyor, kajian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat adat memandang rencana ini?

Ketua Tim Peneliti, Quincy Kambuaya, menegaskan bahwa kajian ini tidak berhenti pada hitungan teknis semata. Di dalamnya mengalir pertanyaan-pertanyaan tentang rasa aman, kelestarian ruang hidup, dan keberlanjutan ekonomi warga.

“Kami ingin memahami risiko yang dikhawatirkan masyarakat, serta syarat-syarat sosial budaya yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Quincy di hadapan peserta yang terdiri dari tokoh adat, akademisi, dan perwakilan perusahaan.

Beberapa opsi pengangkutan yang akan dikaji antara lain jalur darat, jalur tambang, sungai, conveyor, hingga pipanisasi. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana setiap opsi itu berdampak pada hak ulayat, aktivitas ekonomi lokal, dan mekanisme tata kelola yang transparan.

Sekretaris BRIDA Mimika, Darius Sabon Rain, mengungkapkan bahwa kajian ini adalah bagian dari upaya review master plan pengelolaan kawasan yang terbagi dalam dua aspek besar. Kajian teknis digarap bersama Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) serta ITB, sedangkan kajian sosial budaya dipercayakan kepada Uncen.

“Pengelolaan tailing tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” tegas Darius.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, mengingatkan bahwa kawasan strategis harus dikelola dengan pendekatan seimbang. Pembangunan, lingkungan, ekonomi, dan budaya harus berjalan beriringan.

“Saya yakin melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat merumuskan arah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkas Abraham.

FGD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang menjembatani kepentingan industri dan hak-hak dasar masyarakat adat di Bumi Cenderawasih. (Red)