Kamis, 19 Nov 2026
Beranda » Berita Utama » Bappenas Gelar Dialog Strategis dengan Kepala Daerah se-Papua, Perkuat Percepatan Pembangunan

Bappenas Gelar Dialog Strategis dengan Kepala Daerah se-Papua, Perkuat Percepatan Pembangunan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
  • print Cetak
Bagikan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar Dialog Strategis bersama para gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Kantor BPKAD, Kamis (30/7/2026).

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat komitmen bersama, serta menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dalam paparannya menegaskan bahwa dialog ini dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Selain memperkuat sinergi, pemerintah pusat juga ingin menyerap berbagai masukan dari kepala daerah terkait tantangan pembangunan serta dukungan terhadap program-program prioritas.

“Kami ingin mendengar langsung dari para pemimpin daerah. Papua memiliki kompleksitas dan potensi yang luar biasa, sehingga pendekatan pembangunannya harus dirancang khusus dan partisipatif,” ujar Medrilzam.

Medrilzam memaparkan bahwa Papua masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang memerlukan langkah strategis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah Papua masih tertinggal dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Meski demikian, investasi di Papua terus menunjukkan tren positif, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di sisi lain, Papua memiliki kekayaan lingkungan yang harus dijaga. Sekitar 93 persen wilayah Papua masih berupa kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat.

“Papua memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Bagi masyarakat Papua, hutan adalah ibu. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang RAPPP 2025–2029, telah ditetapkan 19 program prioritas yang menjadi pedoman pembangunan Papua selama lima tahun ke depan. Program tersebut mencakup pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, hingga penguatan infrastruktur dasar, konektivitas, tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus beserta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan. Melalui sistem ini, seluruh usulan pembangunan daerah diharapkan selaras dengan RAPPP sebagai acuan utama pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan komitmen keenam gubernur di Tanah Papua untuk mendukung penuh percepatan pembangunan melalui implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan RAPPP.

Ia menjelaskan bahwa dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika pada 11 Mei 2026, telah disepakati 12 poin Kesepakatan Timika. Kesepakatan tersebut mencakup dukungan terhadap program prioritas Presiden, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, peningkatan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah, hingga peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendataan sosial ekonomi.

Meki juga menyoroti persoalan batas wilayah yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat Papua Barat Daya, khususnya terkait tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat yang saat ini masih menjadi polemik dengan Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting dilakukan secara adil, sebagaimana penyelesaian sengketa wilayah di daerah lain.

Menutup sambutannya, Meki berharap dialog strategis tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat pembangunan Papua sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang dimulai dari kawasan timur Indonesia.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi melahirkan rekomendasi strategis yang benar-benar menjadi fondasi percepatan pembangunan Papua. Keberhasilan Indonesia Emas dimulai dari pemerataan pembangunan, dan matahari pembangunan itu harus terbit dari timur, yaitu Tanah Papua,” pungkasnya. (Red)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kelurahan Inagua Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk 2.308 Keluarga

    Kelurahan Inagua Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk 2.308 Keluarga

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Pemerintah Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Provinsi Papua Tengah, telah melaksanakan pembagian bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 2.308 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kelurahan Inauga. Penyaluran bantuan ini menjangkau 17 Rukun Tetangga (RT), mulai dari RT 01 hingga RT 17, dan berlangsung pada Rabu (24/6/2026) mulai pukul 08.30 […]

  • Satgas Ops Damai Cartenz Pukul Mundur KKB Usai KKB Bakar Bangunan Puskesmas di Kiwirok

    Satgas Ops Damai Cartenz Pukul Mundur KKB Usai KKB Bakar Bangunan Puskesmas di Kiwirok

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanMIMIKA – ( Jurnal Timika ) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (29/9/2025) sekitar pukul 06.20 WIT. Aksi tersebut memicu kontak tembak dengan Satgas Operasi Damai Cartenz. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan peristiwa itu. “Aksi pembakaran kembali terjadi […]

  • Optimalisasi Pendapatan Negara, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU yang Tak Sesuai Ketentuan

    Optimalisasi Pendapatan Negara, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Akan Kerja Sama Tertibkan Penggunaan HGU yang Tak Sesuai Ketentuan

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanJakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan pemanfaatan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan dari hasil pengecekan melalui citra satelit, masih ada perusahaan-perusahaan pemegang SHGU yang tidak tertib sehingga perlu ditertibkan, sehingga pendapatan negara […]

  • Ratusan Personel Lintas Sektor Bakal Amankan Arus Mudik Idul Fitri 1446 Hijriah

    Ratusan Personel Lintas Sektor Bakal Amankan Arus Mudik Idul Fitri 1446 Hijriah

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanMimika (Jurnal Timika ) Sebanyak 100 personil lintas sektor yang terdiri dari TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BMKG, SAR Timika, dan PLN Timika siap amankan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman kepada awak media di Pasar Sentral pada Selasa […]

  • Wakil Bupati Mimika Minta OPD Batasi Perjalanan Dinas, Fokus Susun APBD 2027

    Wakil Bupati Mimika Minta OPD Batasi Perjalanan Dinas, Fokus Susun APBD 2027

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika membatasi perjalanan ke luar daerah. Kebijakan ini diambil agar staf perencanaan dapat fokus menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2027. Permintaan tersebut disampaikan Emanuel saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan […]

  • Pemkab Mimika Gelontorkan Rp4 Miliar untuk Perluas Sanitasi Layak di 2026

    Pemkab Mimika Gelontorkan Rp4 Miliar untuk Perluas Sanitasi Layak di 2026

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan sekitar Rp4 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 untuk memperluas pembangunan fasilitas sanitasi di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan akses layanan dasar. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan […]

expand_less