Bappenas Gelar Dialog Strategis dengan Kepala Daerah se-Papua, Perkuat Percepatan Pembangunan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar Dialog Strategis bersama para gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Kantor BPKAD, Kamis (30/7/2026).

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat komitmen bersama, serta menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dalam paparannya menegaskan bahwa dialog ini dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Selain memperkuat sinergi, pemerintah pusat juga ingin menyerap berbagai masukan dari kepala daerah terkait tantangan pembangunan serta dukungan terhadap program-program prioritas.

“Kami ingin mendengar langsung dari para pemimpin daerah. Papua memiliki kompleksitas dan potensi yang luar biasa, sehingga pendekatan pembangunannya harus dirancang khusus dan partisipatif,” ujar Medrilzam.

Medrilzam memaparkan bahwa Papua masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang memerlukan langkah strategis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah Papua masih tertinggal dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Meski demikian, investasi di Papua terus menunjukkan tren positif, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di sisi lain, Papua memiliki kekayaan lingkungan yang harus dijaga. Sekitar 93 persen wilayah Papua masih berupa kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat adat.

“Papua memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Bagi masyarakat Papua, hutan adalah ibu. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang RAPPP 2025–2029, telah ditetapkan 19 program prioritas yang menjadi pedoman pembangunan Papua selama lima tahun ke depan. Program tersebut mencakup pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, hingga penguatan infrastruktur dasar, konektivitas, tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus beserta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan. Melalui sistem ini, seluruh usulan pembangunan daerah diharapkan selaras dengan RAPPP sebagai acuan utama pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan komitmen keenam gubernur di Tanah Papua untuk mendukung penuh percepatan pembangunan melalui implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan RAPPP.

Ia menjelaskan bahwa dalam Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika pada 11 Mei 2026, telah disepakati 12 poin Kesepakatan Timika. Kesepakatan tersebut mencakup dukungan terhadap program prioritas Presiden, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, peningkatan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah, hingga peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendataan sosial ekonomi.

Meki juga menyoroti persoalan batas wilayah yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat Papua Barat Daya, khususnya terkait tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat yang saat ini masih menjadi polemik dengan Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting dilakukan secara adil, sebagaimana penyelesaian sengketa wilayah di daerah lain.

Menutup sambutannya, Meki berharap dialog strategis tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat pembangunan Papua sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang dimulai dari kawasan timur Indonesia.

“Harapan kami, dialog ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi melahirkan rekomendasi strategis yang benar-benar menjadi fondasi percepatan pembangunan Papua. Keberhasilan Indonesia Emas dimulai dari pemerataan pembangunan, dan matahari pembangunan itu harus terbit dari timur, yaitu Tanah Papua,” pungkasnya. (Red)