KKT II 2026 di Mimika Hasilkan Deklarasi Mimika, Komitmen Jaga Toleransi
- account_circle Admin
- calendar_month 4 menit yang lalu
- print Cetak

TIMIKA (Jurnal Timika)
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menjadi tempat lahirnya komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, inklusivitas, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen tersebut dituangkan melalui Deklarasi Mimika yang disepakati dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Deklarasi bertajuk “Untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia” ini menjadi salah satu hasil penting konferensi yang mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh peserta menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa sekaligus memperkuat peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang toleran, inklusif, aman, dan damai. Deklarasi Mimika juga menegaskan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan publik, perlindungan hak konstitusional warga negara, dialog lintas agama, serta kolaborasi nyata seluruh elemen masyarakat.
Bupati Mimika, Johanes Rettob, dalam sambutannya menyampaikan bahwa toleransi merupakan fondasi demokrasi dan pembangunan inklusif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kehidupan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.
“Toleransi adalah fondasi demokrasi dan pembangunan inklusif. Kemajuan sebuah kota atau kabupaten tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan kita menciptakan ruang yang adil, aman, dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat,” ungkap Johanes.
Ia juga berharap para peserta membawa pesan perdamaian dari Mimika ke daerah masing-masing, sekaligus memperkenalkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan terbuka bagi kunjungan maupun investasi. Menurutnya, penyelenggaraan konferensi ini tidak hanya menjadi ruang memperkuat toleransi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi daerah, pertumbuhan UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan perekonomian masyarakat Mimika.
Dalam deklarasi yang ditetapkan di Mimika pada 16 November 2026 tersebut, seluruh peserta menyatakan:
Kami, seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, dan seluruh peserta Konferensi Kota Toleran 2026 di Kabupaten Mimika, menyadari bahwa:
1. Keberagaman merupakan kekayaan dan fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
2. Toleransi merupakan bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
5. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang inklusif.
6. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas merupakan mitra strategis pemerintah serta aktor strategis dalam memajukan toleransi dan membangun kerukunan.
7. Perjumpaan lintas identitas agama dan budaya merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik dan mengukuhkan keberagaman Indonesia.
8. Praktik baik toleransi, inklusi, dan harmoni di berbagai daerah perlu dikembangkan, diperluas, dan direplikasi.
Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk:
1. Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah dengan memastikan regulasi daerah yang mendukung kemajuan toleransi dan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.
2. Melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menjamin mobilisasi aparatur daerah yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban.
3. Mencegah dan menangani diskriminasi atas dasar agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.
4. Memperkuat peran forum-forum bersama antarwarga negara, terutama FKUB, dalam menjalankan fungsi-fungsi penguatan literasi di dalam dan antaragama.
5. Mengembangkan ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melakukan pendidikan publik yang dibutuhkan.
6. Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam pencegahan dan penanganan seluruh persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, kemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
7. Memperkuat pendidikan toleransi dan penguatan keberagaman bagi generasi muda.
8. Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
9. Melindungi kelompok rentan dan kelompok korban dalam berbagai kasus yang melanggar dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional mereka.
10. Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun dan memajukan ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
11. Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Deklarasi ini menjadi komitmen bersama seluruh peserta Konferensi Kota Toleran II yang selanjutnya ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk kesepakatan untuk menjalankan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Melalui Deklarasi Mimika, semangat merawat harmoni dari timur Indonesia diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memperkokoh persatuan bangsa, menjaga keberagaman berlandaskan Pancasila, serta membangun Indonesia yang toleran, inklusif, dan damai. (Red)
- Penulis: Admin


