KKT ke-II 2026 Resmi Dibuka di Mimika, Bupati Ajak Warga Jadikan Keberagaman sebagai Kekuatan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026). Dalam momentum tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengajak masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan, sementara Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, mendorong penguatan inisiatif toleransi melalui peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat.

Bupati Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan, Mimika merupakan daerah dengan latar belakang masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga hubungan antarsuku, agama, dan kelompok masyarakat agar tetap harmonis.

Menurutnya, perbedaan tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan, tetapi harus menjadi modal sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghormati.

“Keberagaman yang kita miliki merupakan kekuatan. Karena itu, kita harus terus membangun sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga komunikasi agar kebersamaan tetap terpelihara,” kata Johannes.

Ia menegaskan, pelaksanaan KKT II di Mimika diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun diskusi. Forum nasional tersebut perlu menghasilkan gagasan dan langkah nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Johannes juga menyampaikan apresiasi kepada SETARA Institute, para peserta, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi tersebut sebelum secara resmi membuka KKT II Tahun 2026.

Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Konferensi Kota Toleran tidak hanya ditujukan bagi daerah berstatus kota secara administratif. Cakupannya juga meliputi kabupaten, provinsi, dan masyarakat sipil yang memiliki kontribusi dalam membangun kehidupan toleran.

“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.

Ia mengatakan, KKT merupakan ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna membahas kebijakan, bertukar pengalaman, serta membagikan praktik baik dalam membangun masyarakat yang inklusif.

Halili juga menekankan bahwa penguatan toleransi membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).

Ketiga unsur tersebut perlu berjalan bersama dengan melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, FKUB memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial untuk memperkuat dialog dan menjaga hubungan harmonis antarkelompok masyarakat.

Selain kepemimpinan dan kolaborasi, Halili menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda. Perkembangan teknologi dan media sosial dinilai membawa tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta hubungan sosial.

Ia menjelaskan, teknologi digital perlu diarahkan untuk memperluas komunikasi dan membangun hubungan positif, bukan menjadi ruang yang justru memperbesar perbedaan.

Terkait upaya memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan, Halili menilai prakarsa pemerintah daerah dapat menjadi langkah strategis di tengah proses perubahan kebijakan nasional yang membutuhkan waktu panjang.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

Halili juga menyampaikan peluang membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat berbagai inisiatif toleransi yang berkembang di daerah.

KKT II Tahun 2026 mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan Indonesia.”

Penyelenggaraan di Mimika menjadi ruang pertukaran pengalaman antardaerah sekaligus memperkenalkan praktik membangun kerukunan dari Indonesia Timur. Melalui konferensi ini, berbagai gagasan dan pengalaman diharapkan dapat berkembang menjadi langkah bersama untuk memperkuat toleransi, persatuan, dan kehidupan masyarakat yang inklusif di Indonesia.(Red)