Bupati Mimika Tegaskan Penempatan ASN Berbasis Meritokrasi, Bukan Penunjukan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Bupati Mimika, Johannes Rettob, memilih “mundur selangkah” dari urusan penempatan jabatan ASN. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menentukan siapa menduduki posisi apa, melainkan hanya melantik dan menandatangani sesuai hasil sistem meritokrasi yang berjalan.

“Jadi, sekarang untuk menentukan jabatan bukan saya yang menentukan. Saya hanya melantik dan menandatangani. Semua harus berjalan berdasarkan sistem merit, sehingga setiap ASN mendapatkan kesempatan sesuai kompetensi, potensi, dan integritas yang dimilik,” kata Johannes saat membuka sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN di Kantor BPKAD, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa kedekatan pribadi dan kepentingan kelompok tidak lagi punya tempat dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Mimika. Penempatan pegawai, menurutnya, harus murni berdasar kompetensi, potensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

Johannes menekankan manajemen talenta harus menjadi bagian nyata dari transformasi birokrasi, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi. Implementasinya mesti tercermin dalam kebijakan dan praktik pengelolaan kepegawaian sehari-hari.

Proses penentuan jabatan, lanjutnya, wajib mengikuti mekanisme dan sistem pengelolaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan, sementara kepala daerah menjalankan kewenangan pelantikan sesuai aturan yang berlaku.

Tanggung jawab pemetaan talenta tidak diletakkan semata di pundak BKPSDM. Johannes meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan aktif, mulai dari mengidentifikasi pegawai berprestasi, melakukan pembinaan, hingga membuka kesempatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Ia juga menyoroti budaya kerja yang perlu berubah. Selain kompetensi individu, aspek kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi harus menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja ASN. Para pejabat diminta meninggalkan pola kerja yang hanya mengandalkan kemampuan sendiri tanpa membangun koordinasi dengan pihak lain.

Satu hal yang ditekankan Johannes adalah pentingnya pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terverifikasi. Rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, kompetensi, kinerja, hingga potensi setiap ASN harus terdokumentasi dengan baik sebagai dasar penilaian dan pemetaan talenta.

Kepada seluruh ASN, ia berpesan agar terus meningkatkan kapasitas, kemampuan manajerial, kompetensi teknis, sosial kultural, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik.

Dalam kesempatan itu, Johannes menyampaikan apresiasi kepada tenaga ahli dan profesor yang telah membantu Pemkab Mimika merumuskan serta mengimplementasikan sistem merit dalam pengisian jabatan ASN. Ia berharap penerapan manajemen talenta melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, kompeten, dan bertanggung jawab sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. (Red)