589 Rumah di Mimika Bakal “Bedah Rumah” Tahun Depan, Warga Disiapkan Rp40 Juta per Unit
- account_circle Admin
- calendar_month 6 jam yang lalu
- print Cetak
TIMIKA (Jurnal Timika)
Sebanyak 589 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Mimika dijadwalkan masuk program perbaikan rumah pada 2026 mendatang. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan suntikan dana Rp40 juta, namun sifatnya bukan untuk membangun rumah baru, melainkan merehabilitasi bangunan yang sudah ada.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, menegaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu murni untuk perbaikan.
“Bantuan ini khusus rehabilitasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari awal. Jadi warga yang rumahnya rusak ringan hingga berat bisa memperbaiki kondisi tempat tinggalnya,” kata Abriyanti, Rabu (11/11/2026).
Rincian penggunaan dana diatur cukup ketat. Dari Rp40 juta per penerima, sebanyak Rp35 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp5 juta untuk upah tukang. Dana disalurkan melalui rekening penerima, sementara pembayaran material dilakukan lewat transfer bank langsung ke toko bangunan.
“Pendamping akan membantu menghitung kebutuhan perbaikan, mencarikan tukang, dan mengarahkan pembelian bahan sesuai kebutuhan rumah masing-masing,” jelasnya.
Berbeda dari sejumlah program bantuan yang menuntut penyelesaian verifikasi menyeluruh sebelum pencairan, BSPS di Mimika dijalankan bertahap. Rumah yang sudah lolos verifikasi bisa langsung dikerjakan tanpa menunggu 589 unit lainnya rampung diperiksa.
Pemerintah daerah sendiri berperan sebagai fasilitator. Adapun proses pemeriksaan calon penerima dan penetapan lokasi menjadi kewenangan balai perumahan.
Di balik alokasi besar itu, pelaksanaan program menghadapi persoalan mendasar: minimnya tukang yang mau mengerjakan rehabilitasi. Pekerjaan bedah rumah dinilai lebih rumit karena harus membongkar bagian tertentu lalu memasangnya kembali sesuai kondisi bangunan lama.
“Pekerjaan rehabilitasi butuh penanganan tersendiri. Ada bagian yang harus dibongkar, diperbaiki, lalu dipasang lagi. Karena itu kami masih kesulitan mencari tukang yang bersedia mengerjakan bedah rumah,” ungkap Abriyanti.
Soal sebaran penerima, Pemkab Mimika belum bisa memastikan kampung dan distrik mana saja yang menjadi sasaran. Pendataan, verifikasi, dan penentuan lokasi sepenuhnya ditangani balai perumahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah baru dimulai setelah pertemuan daring bersama Menteri Perumahan pada 23 Oktober 2026.
“Kami masih menunggu informasi resmi dari balai perumahan terkait lokasi penerima,” tutupnya. (Red)
- Penulis: Admin
