Dinkes Mimika Gelar Pertemuan Dengan Ousksi dan RS Dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibundanya Bayi

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan evaluasi puskesmas dan rumah sakit dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebab utama kematian ibu dan bayi di Kabupaten Mimika tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga pada Kamis (11/6/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh para direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan bidan koordinator se-Kabupaten Mimika, dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Mimika, Nelly Pangaribuan, S.Tr.Keb, Bdn, menyampaikan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan suatu daerah.

“Kematian ibu dan bayi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah tolok ukur derajat kesehatan serta kualitas pelayanan maternal dan neonatal,” ujar Nelly.

Berdasarkan data yang dipaparkan, AKI di Kabupaten Mimika tahun 2025 mencapai 304 per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB tercatat 11 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang menargetkan AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 12 per 1.000 kelahiran hidup.

Nelly menjelaskan, secara nasional berdasarkan Long Form SP 2020, AKI Indonesia berada di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 10,85 per 1.000 kelahiran hidup. “Masih diperlukan terobosan, inovasi, dan strategi percepatan agar target penurunan rata-rata 5 persen per tahun dapat tercapai,” tambahnya.

Pertemuan evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan risiko kematian ibu dan bayi di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan maternal dan neonatal. Adapun sejumlah tujuan khusus yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mengidentifikasi penyebab langsung dan tidak langsung kematian ibu dan bayi
2. Menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di puskesmas dan rumah sakit
3. Menganalisis keterlambatan penanganan kasus melalui konsep “3 terlambat” (terlambat mengambil keputusan, mencapai fasilitas kesehatan, dan mendapatkan pelayanan)
4. Mengevaluasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
5. Mengidentifikasi faktor sarana, prasarana, obat, alat, dan sistem rujukan
6. Mengetahui faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku keluarga
7. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, dan jejaring rujukan

Nelly menegaskan, puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama memiliki peran vital dalam upaya promotif, preventif, dan deteksi dini risiko tinggi. Sementara rumah sakit berperan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif.

“Masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta koordinasi rujukan yang belum optimal. Evaluasi ini penting untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan maternal-neonatal, penyediaan alat dan obat emergensi, peningkatan ANC terpadu, edukasi masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan dan neonatal, serta penguatan pencatatan dan pelaporan.

Dengan adanya evaluasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berharap angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan, sehingga target pembangunan kesehatan di wilayah timur Indonesia ini dapat tercapai. (Red)