Ketua Komisi I DPRK Mimika Jadwalkan Kunker ke Wilayah Pesisir, Fokus Pantau Pelayanan Dasar

TIMIKA (Jurnal Timika)

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, S.H., mengatakan pihaknya menjadwalkan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah pesisir selama kurang lebih lima hari. Kunker tersebut untuk memantau pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengidentifikasi persoalan pelayanan dasar yang dihadapi masyarakat.

Kunjungan tersebut direncanakan menyasar sekitar lima hingga enam kampung dan distrik di wilayah pesisir yang menjadi bagian dari tanggung jawab pengawasan Komisi I DPRK Mimika.

Alfian menjelaskan, kunker tersebut merupakan bagian dari upaya DPRK memastikan program pemerintah daerah yang diarahkan untuk membangun dari kampung ke kota dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, persoalan yang ditemukan bisa kami inventarisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama pemerintah daerah,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Kamis (22/10/2026).

Menurut Alfian, pengawasan langsung diperlukan agar DPRK tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program dan kondisi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Kunker tersebut akan digunakan untuk memantau program yang sedang berjalan maupun yang telah dilaksanakan sebelumnya, sekaligus mencatat berbagai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Alfian menegaskan, pengawasan Komisi I tidak hanya terbatas pada bidang pemerintahan dan hukum. Pihaknya juga akan memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan.

Sejumlah kebutuhan mendasar yang menjadi perhatian di antaranya ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana sekolah, pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta tenaga pendidik. Selain itu, persoalan transportasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian, terutama bagi warga pesisir yang menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan.

“Persoalan di setiap kampung tentu berbeda. Karena itu, kami perlu turun langsung untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sehingga hasil pengawasan bisa menjadi bahan untuk mendorong penanganan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Kondisi perumahan dan sanitasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diperhatikan. Di sejumlah wilayah, satu rumah dapat dihuni beberapa keluarga, sementara ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Menurut Alfian, berbagai persoalan tersebut perlu didata secara langsung agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat dan langkah penanganan yang diperlukan.

Ia menambahkan, kondisi geografis, akses transportasi, ketersediaan fasilitas, serta kebutuhan masyarakat di setiap distrik dan kampung tidak dapat disamaratakan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bertahap agar persoalan yang ditemukan dapat dipetakan dengan lebih baik.

Selama ini, keterbatasan waktu kunjungan menyebabkan pengawasan belum menjangkau seluruh kampung yang menjadi wilayah tanggung jawab Komisi I. Melalui kunker berikutnya, pihaknya berharap dapat memperoleh lebih banyak informasi lapangan sebagai bahan evaluasi program pemerintah.

Alfian berharap hasil pengawasan tersebut dapat disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.

“Harapan kami, hasil kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga bisa menjadi bahan untuk memperjuangkan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pesisir Mimika,” tutupnya. (Red)