DPMK Mimika Dorong BUMDes Jadi Penggerak Ekonomi Kampung, Enam Kampung Jadi Sasaran Awal

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi kampung. Pada tahap awal, program ini menyasar enam kampung untuk memperkuat usaha produktif dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPMK Kabupaten Mimika, Eli Marsixteen, S.E., M.Si., di Hotel Kanguru, Timika, Jumat (16/10/2026). Menurut Eli, bantuan pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi kampung.

“Ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh penerima, karena ke depan setiap tahun akan ada bantuan,” kata Eli.

Ia menjelaskan, pengembangan BUMDes menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan kampung terhadap bantuan pemerintah. Melalui pengelolaan usaha yang baik, kampung diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal dan membangun sumber pendapatan sendiri.

Eli menyebut, dari total 133 kampung di Kabupaten Mimika yang telah membentuk BUMDes, pemerintah belum dapat memberikan bantuan pengembangan secara bersamaan kepada seluruh kampung. Karena itu, DPMK menerapkan pola bertahap dengan menetapkan enam kampung dari enam distrik di wilayah perkotaan sebagai sasaran awal.

“Dari 133 kampung yang sudah terbentuk BUMDes, kita mulai dari enam distrik dulu di kota. Satu distrik satu kampung,” jelasnya.

Ia menegaskan, penetapan enam kampung tersebut merupakan tahap awal, bukan berarti kampung lainnya tidak mendapat perhatian. Pemerintah berencana memperluas jangkauan program hingga ke wilayah pesisir dan pegunungan agar pengembangan BUMDes semakin merata.

“Ke depannya kita akan bicara lagi ke pesisir dan ke pegunungan. Maksudnya supaya BUMDes ini merata di semua kampung,” ujarnya.

Eli menjelaskan, besaran bantuan setiap tahun dapat berubah sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah dan alokasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Tahun ini kita dapatnya seperti ini. Nanti ke depan kita lihat lagi, bisa naik, bisa turun, sesuai yang ada nanti di DPA,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, dukungan terhadap BUMDes sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemberian bantuan pengembangan belum berjalan maksimal.

“Sebenarnya tahun-tahun dulu sudah ada, hanya belum kita memberikan bantuan,” katanya.

Untuk memastikan bantuan memberikan manfaat nyata, DPMK Mimika akan mengevaluasi pemanfaatan bantuan dan perkembangan usaha BUMDes penerima. Evaluasi ini juga bertujuan menilai pengelolaan usaha serta dampaknya bagi masyarakat kampung.

Eli menegaskan, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan pemerintah, tetapi juga oleh komitmen kepala kampung dan kemampuan pengurus dalam menjalankan usaha.

“Kita akan evaluasi. Kita berusaha memberikan dukungan, tetapi keberhasilannya juga tergantung bagaimana kepala kampung dan pengelolanya menjalankan,” jelasnya.

Melalui evaluasi dan pendampingan, DPMK berharap pengelola BUMDes dapat mengembangkan usaha secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penggunaan bantuan secara tepat menjadi salah satu kunci agar usaha yang dibangun tidak berhenti di tengah jalan.

DPMK Mimika berharap bantuan yang diterima dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha produktif, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pelaku usaha, termasuk dorongan DPRK Mimika terkait perlindungan UMKM Orang Asli Papua.

Pemkab Mimika berharap program ini menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan bagi 133 kampung dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir hingga pegunungan. (Red)