Mimika Jadi Tuan Rumah KKT II 2026, Perkuat Toleransi dari Indonesia Timur

TIMIKA (Jurnal Timika)

Kabupaten Mimika menjadi tempat pertemuan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia melalui Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 yang resmi dibuka, Minggu (15/11/2026).

Penyelenggaraan forum nasional ini menjadi kesempatan bagi Mimika untuk memperkenalkan pengalaman hidup berdampingan dalam keberagaman sekaligus mendorong keterlibatan daerah dalam memperkuat toleransi di Indonesia.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberagaman masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan daerah yang harus dipelihara melalui sikap saling menghormati dan membangun kebersamaan.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan latar belakang suku, agama, dan budaya tidak boleh menjadi pemisah dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Johannes, kerukunan membutuhkan kesadaran seluruh masyarakat untuk menjaga hubungan sosial serta membangun komunikasi yang baik di tengah perbedaan.

“Keberagaman yang kita miliki harus menjadi kekuatan untuk membangun persatuan. Kita perlu terus menjaga sikap saling menghormati agar kehidupan masyarakat tetap aman dan harmonis,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan KKT II di Mimika diharapkan menghasilkan pemikiran dan kesepakatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga manfaat konferensi tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menjelaskan bahwa KKT merupakan wadah untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam membangun pemahaman bersama mengenai toleransi.

Ia menegaskan bahwa penggunaan istilah kota dalam konferensi tersebut tidak dibatasi berdasarkan status administratif suatu wilayah.

“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.

Menurutnya, forum ini memiliki peran penting dalam mempertemukan pengalaman dan gagasan dari berbagai daerah, termasuk membahas kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta praktik yang telah dilakukan untuk menjaga kehidupan masyarakat yang inklusif.

Halili juga menekankan bahwa penguatan toleransi memerlukan dukungan tiga unsur kepemimpinan, yakni politik, ekonomi, dan sosial. Ketiganya perlu saling mendukung agar upaya membangun kerukunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) turut memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai kelompok agama melalui dialog dan komunikasi yang berkelanjutan.

Halili secara khusus menyoroti pentingnya inisiatif pemerintah daerah dalam memperkuat toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan.

Menurutnya, perubahan kebijakan di tingkat nasional membutuhkan proses panjang. Karena itu, langkah konkret dari pemerintah daerah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong perubahan.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial yang turut memengaruhi pola komunikasi serta hubungan sosial masyarakat.

KKT II Tahun 2026 mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan Indonesia.”

Melalui penyelenggaraan di Mimika, pengalaman membangun kerukunan dari Papua Tengah diharapkan mendapat ruang lebih luas dalam pembahasan nasional. Forum ini sekaligus menjadi kesempatan memperkuat hubungan antardaerah dan membangun komitmen bersama dalam menjaga keberagaman di Indonesia.(Red)