Kejaksaan Negeri Mimika Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Distrik Wania

TIMIKA (Jurnal Timika)

Kejaksaan Negeri Mimika menggelar sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan dana desa di Kantor Distrik Wania, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu diikuti kepala kampung dan aparat kampung di wilayah Distrik Wania.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mimika, Reinaldo Sampe, SH, mengatakan sosialisasi bertujuan menyampaikan layanan pendampingan hukum bagi kepala kampung dalam mengelola dana desa. “Kami sampaikan kepada kepala kampung di wilayah Distrik Wania bahwa mereka bisa memanfaatkan layanan pendampingan hukum kami untuk memitigasi risiko hukum terkait pengelolaan dana desa,” kata Reinaldo.

Ia mengajak kepala kampung bersama-sama mencegah kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, masih banyak potensi kesalahan yang dilakukan aparat kampung. Karena itu, pendampingan hukum diperlukan agar tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan. “Apabila kepala kampung merasa perlu pendampingan dokumen, mereka bisa menyampaikan permohonan kepada kami. Layanan yang tersedia antara lain bantuan hukum dan pendampingan hukum,” ujarnya.

Reinaldo menyebut sejauh ini belum ada permintaan pendampingan hukum dari kampung. Permintaan pendampingan hukum baru datang dari Pemerintah Kabupaten Mimika dan beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan, serta Sekretariat DPRD.

Terkait pengelolaan dana desa di 133 kampung di Kabupaten Mimika, ia menyatakan belum ada laporan penyalahgunaan dana desa. “Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Kalau ada laporan, biasanya ditindaklanjuti oleh teman-teman di Seksi Pidana Khusus maupun Seksi Intelijen,” katanya.

Ia menekankan dana desa harus digunakan sesuai APBKam masing-masing kampung, yakni untuk membangun kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ada kampung yang tidak sesuai aturan, mekanisme penanganan dilakukan melalui APIP/Inspektorat. “Ada masa 60 hari. Jika tidak dipenuhi, dilanjutkan dengan TGR. Apabila ada unsur pidana, APIP dapat menyerahkan kepada APH, dalam hal ini kejaksaan maupun kepolisian,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria N. Mandiwa, mengapresiasi sosialisasi tersebut. Menurutnya, ini kali pertama kampung-kampung di Distrik Wania mendapat pendampingan langsung dari kejaksaan. “Saya terima kasih kepada pihak kejaksaan yang mengadakan sosialisasi terkait pendampingan dana desa. Ini baru pertama kali di Distrik Wania langsung didampingi oleh kejaksaan,” kata Ria.

Ia menegaskan pendampingan sangat penting karena pengelolaan dana desa menggunakan uang negara yang memiliki aturan jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, hingga pelaksanaan di lapangan. “Kami membutuhkan kerja sama. Kami dipantau oleh Inspektorat sebagai APIP dan juga APH,” ujarnya.

Ria mengatakan kejaksaan telah memberikan dua banner dan kontak hotline untuk mendapatkan pendampingan. “Kepala kampung yang ingin mendapat pendampingan dapat menyurat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan,” jelasnya.

Ia berharap pengelolaan dana desa berjalan aman dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan alur pencairan sesuai jadwal dalam Perbup, bukan hanya pertanggungjawaban di akhir. “Kalau sampai akhir tahun ada kampung yang belum mencairkan, itu repot. Mudah-mudahan sebelum tutup tahun sudah selesai,” harapnya. (Red)