Target Akhir Juni, Bapperida Papua Tengah Kejar Rampung Evaluasi Dana Otsus 8 Kabupaten

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapperida memasang target ambisius: seluruh proses evaluasi perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan (RAP) dan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dana Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk delapan kabupaten harus tuntas sebelum bulan Juli tiba.

Guna mengejar tenggat tersebut, Bapperida menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Mimika, Senin (22/6/2026). Forum ini menjadi ajang verifikasi sekaligus penyelarasan kebijakan fiskal agar alokasi dana istimewa tersebut tidak tersendat di birokrasi.

Plt Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, evaluasi bertujuan menjamin keselarasan antara program kabupaten dengan prioritas nasional dan provinsi, sekaligus mendongkrak akuntabilitas serta percepatan indikator kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.

“Kami tidak datang untuk mencari siapa yang salah. Kami datang untuk memastikan semua program berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat nyata,” tegas Eliezer di tengah jalannya pertemuan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bapperida, Irvan R. Sapulete, mengungkapkan bahwa fokus teknis FGD kali ini adalah memastikan perubahan RAP kabupaten telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, pembahasan juga mematangkan strategi memasukkan pos Silpa ke dalam APBD masing-masing daerah.

“Jumlah Silpa setiap kabupaten tentu berbeda-beda, tergantung realisasi penyerapan tahun lalu. Namun yang pasti, nilainya tidak akan lebih besar dari total transfer tahun sebelumnya, baik itu komponen 1 persen, 1,25 persen, maupun DTI,” jelas Irvan.

Dari delapan kabupaten yang menjadi sasaran, baru empat daerah yang berhasil dievaluasi pada sesi pertama, yaitu Mimika, Nabire, Paniai, dan Deiyai. Kabupaten Intan Jaya tercatat telah mengirimkan usulan perubahannya, meskipun belum sempat dibahas tatap muka. Sementara itu, tiga kabupaten lainnya—Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai—masih terlihat tertinggal dan belum mengirimkan dokumen perubahan RAP.

“Kami berharap tiga kabupaten ini dapat segera menyusul dalam waktu dekat. Apapun kondisinya, kami siap memfasilitasi evaluasi baik secara daring maupun luring agar pemanfaatan dana Otsus dan DTI bisa segera mengalir dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” pungkas Irvan. (Red)