APDESI Mimika Desak Pembayaran Bulanan Honor Kepala Kampung, Tak Lagi Pakai Sistem Tunggu LPJ
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
- print Cetak
TIMIKA (Jurnal Timika)
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mimika, Norman Ditubun, menyampaikan kritik konstruktif terhadap sistem pembayaran honor bagi kepala kampung dan aparatur kampung setempat. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengubah mekanisme penyaluran honor menjadi rutin setiap bulan tanpa harus menunggu laporan pertanggungjawaban (LPJ) terlebih dahulu.
Permintaan ini muncul sebagai bentuk evaluasi terhadap prosedur yang selama ini berjalan, di mana pencairan honor kerap tertahan karena masih menanti kelengkapan LPJ dari masing-masing kampung.
Meskipun Norman mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang telah menjalankan amanat undang-undang soal perpanjangan masa jabatan kepala kampung, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan aparat kampung tidak boleh terabaikan. Menurutnya, kesejahteraan yang terjamin akan berdampak langsung pada optimalnya pelayanan publik di tingkat kampung.
“Saya, mewakili APDESI, memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika agar honor kepala desa atau kepala kampung dapat dibayarkan setiap bulan. Jangan lagi menunggu LPJ baru dicairkan,” tegas Norman di Mimika, Rabu (14/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran honor yang bisa mencapai berbulan-bulan sangat berpotensi menurunkan semangat kerja aparat kampung. Kondisi ini dinilainya akan semakin terasa bagi kampung-kampung di sekitar wilayah perkotaan yang aktivitas pelayanannya nyaris sepadan dengan kelurahan.
Norman optimistis bahwa pembayaran honor yang rutin dan tepat waktu justru akan memicu peningkatan kedisiplinan serta keaktifan aparat kampung dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, ia menyoroti risiko persoalan finansial yang kerap dialami aparat kampung akibat sistem pembayaran yang tidak menentu. Banyak dari mereka terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sambil menanti pencairan honor.
“Kalau sampai empat bulan tidak dibayar, mereka jadi bingung mau pinjam ke mana. Begitu honor cair, uangnya langsung habis untuk menutup utang,” ungkapnya.
Norman berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi mekanisme pembayaran honor ini. Dengan sistem yang lebih baik, kesejahteraan perangkat kampung akan terjaga dan pelayanan terhadap masyarakat pun bisa berjalan optimal.
Ia menegaskan, pemerintah kampung adalah ujung tombak dalam merealisasikan visi dan misi Bupati Mimika. Karena itu, dukungan penuh terhadap aparat kampung menjadi faktor krusial demi kelancaran pembangunan daerah. (Red)
- Penulis: Admin
