Sosialisasi Sop Pemutakhiran Data Bantuan Sosial Di Kabupaten Mimika
- account_circle Admin
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak

TIMIKA (Jurnal Timika)
Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial dengan tema “Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial yang Terencana, Akurat, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini menyasar dua wilayah, yakni Kampung Mawokauw Jaya dan Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, dan dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026).
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Sally Yohana Bernard Lawalata, SH., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasinya. Menurutnya, permasalahan utama di lapangan adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial. “Ada yang layak dan tidak layak. Yang seharusnya layak justru tidak menerima, sementara yang tidak layak malah menerima,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa data yang digunakan selama ini, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial, seringkali tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan. “Di lapangan ada yang pegawai, ada yang pengacara, ada yang mampu, ada yang tidak bekerja. Ini yang menjadi sasaran belajar kita,” tambahnya.

Sally berharap melalui sosialisasi ini, para pendamping, operator, serta pihak kelurahan dan kampung dapat bekerja sama untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran. “Kita harus betul-betul melihat bahwa penerima bantuan sosial harus tepat sasaran. Tidak boleh lagi seperti kemarin,” tegasnya.
Aksi perubahan ini, lanjut Sally, difokuskan pada dua lokus, yaitu Kelurahan Kamoro Jaya dan Kampung Mawokauw Jaya, sebagai langkah awal jangka pendek. “Setelah selesai dengan semua kegiatan ini, kita akan berlanjut. Ini tidak boleh tidak berlanjut,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya rasa malu bagi mereka yang sebenarnya tidak layak namun tetap menerima bantuan. “Orang-orang yang seharusnya malu datang menerima bantuan dengan memakai segala macam cara, mereka harus punya rasa malu sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Krissantono Kaluasa dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa pihaknya memiliki aplikasi dan data yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial untuk bantuan PKH dan sembako. “Setiap kami turun ke lapangan, kami ambil kartu keluarga, kami cek datanya, desil berapa, baru kami lakukan. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan,” jelasnya.
Namun, ia mengakui masih ada kendala di lapangan, seperti kartu keluarga ganda atau NIK ganda. “Itu bukan ranah kami, itu ranah Capil,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan penerima bantuan sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, sementara pihaknya di lapangan hanya mengirimkan data hasil verifikasi.
Krissantono menambahkan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengolah data kesejahteraan ekonomi masyarakat, kemudian dikirim ke Kementerian Sosial dan diteruskan ke Dinas Sosial. “Prosesnya sekitar 30 bulan. Patokannya ke BPS, BPS mengirim data ke Kementerian Sosial, dari Kementerian Sosial mengirim ke kami,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam membenahi sistem pendataan bantuan sosial di Kabupaten Mimika, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Red)
- Penulis: Admin


