80 ASN Mimika Ikuti PKA dan PKP 2026, Dituntut Ciptakan Inovasi dan Perubahan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong pejabat administrator dan pengawas tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mampu menciptakan perubahan di lingkungan kerjanya.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026 yang diikuti 80 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Mimika itu bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua.

Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Sekretariat Daerah Mimika Hery Onawame mengatakan, kepemimpinan di lingkungan pemerintahan harus diikuti kemampuan mengelola bawahan, membangun kerja sama, serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi organisasi.

“Jabatan bukan hanya soal tanggung jawab administratif. Seorang pejabat harus mampu mengarahkan tim, membangun koordinasi dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan organisasi maupun masyarakat,” kata Hery.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus menguji gagasan yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing.

Selama tiga bulan pelatihan, peserta diwajibkan membuat program inovasi. Untuk PKA, inovasi diarahkan pada perbaikan kinerja organisasi, sedangkan peserta PKP dituntut menghadirkan terobosan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.

Sekretaris BPSDM Provinsi Papua Boyke Semuel Jufuway menjelaskan, proses pelatihan tidak berhenti pada pemberian materi kepemimpinan. Peserta juga harus membuktikan kemampuan melalui proyek perubahan yang dilaksanakan di instansi masing-masing.

“Peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka harus membuktikan kemampuan melalui inovasi yang dirancang, dijalankan dan kemudian dipresentasikan untuk dinilai,” jelas Boyke.

Menurutnya, dua bulan pertama digunakan peserta untuk menyusun sekaligus menjalankan program inovasi. Pada bulan ketiga, hasil pelaksanaan tersebut akan diuji melalui seminar untuk melihat sejauh mana program memberikan perubahan di lingkungan kerja.

Boyke menambahkan, sertifikasi kepemimpinan menjadi bagian dari persyaratan bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural. Karena itu, proses pelatihan diarahkan untuk memastikan peserta memiliki kemampuan manajerial yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

Dengan pola tersebut, peserta PKA dan PKP diharapkan mampu membawa hasil pelatihan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif jabatan. (Red)