Bupati Mimika Tegaskan Hibah ke Lembaga Keagamaan dan FKUB Harus Ikuti Mekanisme Permendagri

TIMIKA (Jurnal Timika)

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan pemberian hibah kepada lembaga keagamaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus mengikuti mekanisme penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Penegasan tersebut disampaikan Johannes saat memberikan sambutan dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, penyesuaian aturan tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menyalurkan bantuan, termasuk untuk kegiatan perayaan hari besar keagamaan maupun pembangunan rumah ibadah.

Menurut Johannes, ketentuan tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak diperbolehkan memberikan hibah. Namun, setiap bantuan harus direncanakan dan dimasukkan dalam mekanisme penganggaran melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program tersebut.

“Hibah ini juga bukan dilarang, tetapi tidak bisa kita berikan begitu saja. Pekerjaan itu harus direncanakan di dalam rencana anggaran biaya, kemudian dianggarkan melalui organisasi perangkat daerah dan dibayar sesuai dengan program kerjanya,” jelasnya.

Johannes mengakui, perubahan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya para tokoh agama yang selama ini menerima dukungan pemerintah untuk berbagai kegiatan keagamaan.

Ia menyebutkan, pada tahun ini pemerintah masih dapat mengakomodasi sejumlah proposal kegiatan perayaan Natal. Namun, untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, seluruh pengajuan bantuan harus menyesuaikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Hal serupa juga berlaku bagi dukungan anggaran kepada FKUB. Pengalokasiannya harus dilakukan melalui program kerja OPD terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk membahas persoalan tersebut, Johannes berencana mengundang para tokoh agama dan tokoh kerukunan di Mimika dalam pertemuan khusus. Langkah ini dilakukan guna mencari solusi agar dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan.

“Saya akan mengundang secara khusus semua yang ada di Mimika supaya kita duduk bersama mencari jalan keluar. Jangan sampai tingkat toleransi dan harmoni kita terganggu karena persoalan aturan ini,” ujarnya.

Johannes menegaskan, penyesuaian mekanisme hibah tidak boleh menjadi penghambat upaya membangun kerukunan antarumat beragama. Karena itu, pemerintah daerah bersama tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi ketentuan tersebut.

Ia menekankan, komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting agar semangat toleransi serta keharmonisan yang selama ini terbangun di Mimika tetap terjaga.(Red)