Pemprov: Toleransi di Tengah Keberagaman Butuh Koordinasi dan Tindakan Nyata

TIMIKA (Jurnal Timika)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., menegaskan bahwa menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat membutuhkan koordinasi, kerja sama lintas sektor, serta tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam sambutannya pada Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).

Menurut Akmal, toleransi tidak cukup dimaknai sebagai sikap saling menghargai perbedaan. Lebih dari itu, diperlukan keterlibatan bersama untuk menghadapi berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

“Toleransi bukan hanya tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tetapi bagaimana kita membangun kerja sama dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis,” tegas Akmal.

Ia menjelaskan, tantangan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun komunikasi serta koordinasi agar setiap persoalan dapat ditangani secara bersama.

Akmal juga mengangkat pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagai contoh pentingnya solidaritas dan kebersamaan.

“Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa persoalan besar tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan solidaritas, saling mendukung, dan langkah bersama dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kerukunan harus diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk mencegah konflik, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.

“Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk membangun persatuan. Justru keberagaman harus menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan bersama,” lanjutnya.

Pelaksanaan KKT ke-II di Mimika menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat keberagaman. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, media, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan Indonesia”, konferensi ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan damai.

Mimika dipilih sebagai lokasi konferensi karena memiliki dinamika masyarakat yang beragam, dengan berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya yang hidup berdampingan.

Melalui forum nasional ini, pengalaman Mimika dalam membangun kerukunan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus memperluas perspektif tentang praktik toleransi yang tumbuh di wilayah Indonesia Timur. (Red)