Pemkab Mimika Bahas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Empat Kampung

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar Semiloka Daerah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Hotel Cenderawasih 66 Timika, Rabu (11/11/2026). Forum itu membahas hasil kajian awal dan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat adat di empat kampung calon lokasi program.

Keempat kampung tersebut adalah Kampung Aparuka, Distrik Mimika Barat; Kampung Aikawapuka, Distrik Mimika Tengah; serta Kampung Mafasimamo dan Kampung Fakafuku, Distrik Agimuga. Kegiatan melibatkan perangkat daerah, akademisi, tokoh adat, kepala distrik, kepala kampung, dan sejumlah pemangku kepentingan di bidang sosial.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Frans Bokeyau, menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat secara adil dan merata, termasuk komunitas adat terpencil.

“Komunitas adat terpencil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Mimika. Mereka memiliki identitas, adat istiadat, budaya, nilai kearifan lokal, serta pola kehidupan yang harus kita hormati dan lindungi,” ujarnya.

Frans menekankan setiap program pembangunan perlu memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Hal itu penting agar identitas dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun tidak hilang. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai bagian dari identitas masyarakat adat, termasuk dengan membiasakan anak-anak menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap hasil kajian akademis dalam semiloka tersebut tidak berhenti sebagai dokumen laporan. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat adat harus dilibatkan sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

“Kepada perangkat daerah terkait, saya berharap hasil kajian ini dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor. Pemberdayaan komunitas adat terpencil bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah,” kata Frans.

Sementara itu, Kepala Seksi Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Natalia Membala, menjelaskan semiloka tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut.

Natalia mengatakan forum itu bertujuan menyampaikan dan membahas hasil penjejakan awal serta studi kelayakan mengenai kondisi, kebutuhan, potensi, dan permasalahan masyarakat di empat kampung calon lokasi pemberdayaan. Kegiatan juga diharapkan membangun kesepahaman dan komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil kajian.

“Melalui semiloka ini, kami berharap dapat teridentifikasi dukungan program dan kegiatan lintas sektor dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil,” ujarnya.

Ia menambahkan, akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura yang terlibat dalam pemetaan sosial, penjejakan awal, dan studi kelayakan turut menjadi narasumber untuk memaparkan hasil kajian. Kegiatan itu juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial serta Dinas Sosial Kabupaten Mimika.

Natalia berharap semiloka menghasilkan dokumen pembahasan dan masukan terhadap hasil kajian, identifikasi kebutuhan serta potensi permasalahan, dan matriks komitmen sinergi program lintas sektor. Dengan demikian, hasil kajian dapat ditindaklanjuti menjadi program pemberdayaan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat adat terpencil di Kabupaten Mimika. (Red)