Rabu, 18 Nov 2026
Beranda » Berita Utama » Kejari Mimika Tuntaskan Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp31,3 Miliar, Rp26,36 Miliar Disetor ke Kas Negara

Kejari Mimika Tuntaskan Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp31,3 Miliar, Rp26,36 Miliar Disetor ke Kas Negara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
  • print Cetak
Bagikan

TIMIKA (Jurnal Timika)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika menuntaskan pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjerat Direktur PT Karya Mandiri Permai, Paulus Johanis Kurnala. Total kewajiban uang pengganti yang telah dipenuhi mencapai Rp31.302.298.720,73.

Dari total kewajiban tersebut, dana sebesar Rp26.368.644.220,73 yang tersimpan melalui Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejari Mimika disetorkan ke Kas Negara pada Selasa (22/9/2026). Penyetoran itu dilakukan setelah seluruh kewajiban pembayaran uang pengganti, denda, dan biaya perkara dipenuhi terpidana.

“Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, dana yang berada dalam RPL kami tindak lanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha.

Sebelumnya, Kejari Mimika telah mengeksekusi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.433.657.000 pada 1 September 2026. Dana tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dan diperhitungkan sebagai bagian dari uang pengganti.

Selanjutnya, sisa uang pengganti sebesar Rp25.868.641.720,73 dibayarkan Paulus Johanis Kurnala secara bertahap melalui RPL Kejari Mimika pada 14 dan 15 September 2026.

Selain uang pengganti, terpidana juga telah memenuhi pembayaran denda sebesar Rp500 juta dan biaya perkara sebesar Rp2.500. Dengan demikian, dana yang kemudian disetorkan dari RPL ke Kas Negara mencapai Rp26,36 miliar.

Penyetoran tersebut dilakukan dalam kegiatan press release di Kejaksaan Tinggi Papua. Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Ayomi, Kepala Kejari Mimika I Putu Eka Suyantha, serta tim jaksa eksekutor.

I Putu menegaskan, pelaksanaan eksekusi menjadi bagian dari tugas kejaksaan untuk memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar dijalankan. Menurutnya, proses tersebut juga berkaitan dengan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

“Eksekusi ini kami laksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus mendukung pemulihan keuangan negara,” katanya.

Meski kewajiban pembayaran uang pengganti, denda, dan biaya perkara telah diselesaikan, Paulus Johanis Kurnala tetap menjalani hukuman pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.(Red)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Semarak HUT IDI ke-76, IDI Timika Gelar Turnamen Badminton 17 Tim Tenaga Kesehatan

    Semarak HUT IDI ke-76, IDI Timika Gelar Turnamen Badminton 17 Tim Tenaga Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA(Jurnal Timika) Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-76 yang akan diperingati pada Oktober mendatang, IDI Cabang Timika menggelar turnamen badminton antar-tenaga kesehatan di Fantastic Sport Complex, Jalan Cenderawasih, SP 2, Timika. Turnamen tersebut diikuti 17 tim yang berasal dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Timika, mulai dari rumah sakit […]

  • Ditembak OTK, Seorang Warga Sipil Meninggal Dunia di Puncak Jaya

    Ditembak OTK, Seorang Warga Sipil Meninggal Dunia di Puncak Jaya

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanMIMIKA ( Jurnal Timika ) – Seorang warga sipil di Puncak Jaya, atas nama Ahmad Gunawan (41), warga Maros, Sulawesi Selatan, meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian leher kiri yang tembus ke rahang kanan. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz (ODC) Kombes Pol Yusuf Sutedjo menyampaikan, korban sempat dirawat di RS Mulia, namun sebelum […]

  • DLH Mimika dan Pusat RH Papua Gelar Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    DLH Mimika dan Pusat RH Papua Gelar Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika bersama Pusat RH Papua Kementerian Lingkungan Hidup menggelar kegiatan pembinaan fasilitasi penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Hotel Horison Ultima, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan […]

  • Asap Kiriman dari Papua Selatan, Bupati Mimika Minta BNPB Turun Tangan

    Asap Kiriman dari Papua Selatan, Bupati Mimika Minta BNPB Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Meskipun Kabupaten Mimika hanya menerima dampak kiriman asap dari wilayah Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk melindungi masyarakat. Salah satunya di sektor pendidikan, Pemkab mengevaluasi dan menyiapkan kebijakan meliburkan sekolah jika kondisi udara semakin memburuk. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengaku telah melaporkan dampak kabut asap yang […]

  • Lonjakan Harga Bahan Baku Capai 70 Persen, PT Dwi Koala Naikkan Harga AMDK

    Lonjakan Harga Bahan Baku Capai 70 Persen, PT Dwi Koala Naikkan Harga AMDK

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) PT Dwi Koala, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Kabupaten Mimika, resmi menaikkan harga sejumlah produknya mulai 13 April 2026. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga bahan baku plastik dan biaya pengiriman dari Surabaya yang mencapai 60 hingga 70 persen. Manager Pemasaran PT Dwi Koala, Reynoldo, mengatakan seluruh bahan baku produksi […]

  • Dinas Pendidikan Mimika Belum Ambil Kebijakan PJJ, Baru Satu Sekolah Ajukan Dispensasi

    Dinas Pendidikan Mimika Belum Ambil Kebijakan PJJ, Baru Satu Sekolah Ajukan Dispensasi

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar
    Bagikan

    BagikanTIMIKA (Jurnal Timika) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, S.IP, mengatakan pihaknya masih mengikuti perkembangan informasi, hasil penelitian, dan pemeriksaan dari bidang kesehatan serta berbagai pihak terkait sebelum menentukan kebijakan pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Antonius saat diwawancarai di Timika, Rabu (21/10/2026). “Sementara kami mengikuti perkembangan hasil-hasil penelitian atau hasil pemeriksaan dari bidang kesehatan dan […]

expand_less