Menteri HAM Natalius Pigai Resmikan Pusat Studi HAM Pertama di Papua Tengah

TIMIKA (Jurnal Timika)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, meresmikan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, sekaligus membuka kegiatan penguatan kapasitas HAM di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (18/8/2026).

Peresmian yang berlangsung di Gedung Mimika Public Community Center (MPCC), Jalan Cenderawasih, Timika, ini menjadi tonggak sejarah karena PUSHAM STIH Mimika merupakan pusat studi HAM pertama di tanah Papua yang diresmikan langsung oleh Menteri HAM .

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Ananias Faot, serta pimpinan dan sivitas akademika STIH Mimika.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa keberadaan pusat studi HAM di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat budaya HAM di Indonesia .

“Nanti untuk urusan pembinaan, pengembangan, pembangunan, sosialisasi, pendidikan, penyuluhan dan pelatihan dengan Kementerian HAM,” ujar Natalius dalam sambutannya .

Ia menjelaskan bahwa Kementerian HAM tengah mendorong pengembangan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan dan pelatihan HAM, penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan mediasi, hingga penguatan prinsip bisnis dan HAM .

Dirinya juga menyampaikan komitmennya untuk memasukkan pendidikan HAM secara lebih luas dalam sistem pendidikan nasional. Ia menolak jika materi HAM hanya dijadikan satu bab dalam buku pelajaran, dan mendorong adanya buku khusus HAM yang wajib diajarkan .

“Saya minta satu buku sendiri sebagai buku yang wajib diajarkan. Saya akan berusaha masukkan hak asasi manusia menjadi kurikulum resmi,” tegasnya .

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Natalius juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang HAM dan Bisnis yang dapat menjadi dasar pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM .

“Tidak hanya perusahaan ditutup, tapi rekomendasi dari Kementerian HAM itu bisa juga menyebabkan sebuah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran HAM tidak bisa kredit. Dia langsung di-banned di perbankan,” tegas Natalius.

Menurutnya, penguatan kerangka regulasi ini diperlukan untuk meningkatkan kepastian mengenai tanggung jawab korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung pemenuhan standar HAM dalam kerja sama ekonomi internasional .

Sementara Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menyambut baik kehadiran PUSHAM STIH Mimika dan menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah .

“Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan seperti ini karena memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia,” ujarnya .

Sementara itu, Ketua STIH Mimika, Maria Florida Kotorok, menegaskan bahwa PUSHAM akan memfokuskan kajian pada empat sektor utama: hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup .

“Kami siap menjadi mitra Kementerian HAM dan pemerintah daerah untuk melahirkan rekomendasi kebijakan berbasis data, melakukan penguatan kapasitas, serta mendorong perlindungan HAM di Papua Tengah,” ujar Maria .

Dengan hadirnya PUSHAM STIH Mimika, diharapkan proses mediasi konflik formal maupun nonformal dapat dipercepat sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat lokal dalam mengawal isu-isu kemanusiaan di Papua Tengah . (Red)