Bupati Mimika Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Infrastruktur Dasar di Papua

TIMIKA (Jurnal Timika)

Bupati Mimika, Johannes Rettob, secara tegas meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengubah prioritas pembangunan di Tanah Papua. Permintaan tersebut disampaikannya dalam Dialog Strategis yang digelar bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas serta para kepala daerah se-Papua, Kamis (30/7/2026).

Dalam forum tersebut, Johannes Rettob menyoroti kesenjangan kebijakan pembangunan antara Pulau Jawa dan Papua. Menurutnya, fokus pembangunan di Jawa yang saat ini mengarah pada pengurangan kemacetan melalui jalan tol dan layang, tidak relevan dengan kondisi Papua yang masih tertinggal dalam hal konektivitas dasar.

“Kita di Papua ini butuh jalan, butuh jembatan. Namun faktanya, itu tidak kunjung terbangun. Saya kira Bappenas harus melihat kondisi ini secara baik dan menyeluruh,” ujar Johannes.

Ia memaparkan kondisi riil di Kabupaten Mimika yang hingga kini masih sangat bergantung pada 13 lapangan terbang untuk menghubungkan antarwilayah. Hal ini dikarenakan belum tersedianya jaringan jalan darat yang memadai. Akibatnya, biaya transportasi menjadi sangat tinggi dan menguras sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Orang Papua bilang begini, kenapa kalau kita ke Jakarta, tidak ada sungai tapi banyak jembatan? Sedangkan kita di sini butuh jembatan, satu pun tidak ada. Transportasi mahal. Orang Papua sudah pernah naik pesawat, tapi masih banyak yang belum pernah naik mobil. Ini kondisi kita,” terangnya dengan nada prihatin.

Kurangnya konektivitas antarwilayah tersebut dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, serta upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Bumi Cenderawasih.

Selain masalah infrastruktur, Bupati Johannes juga mengeluhkan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Kondisi ini bahkan berdampak pada kesulitan sejumlah daerah dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kami berharap Bappenas bisa menyampaikan ke Jakarta bahwa kami harus diprioritaskan. Kami tidak mau terus-menerus mengemis. Uang negara itu banyak, dan sebagian besar berasal dari kekayaan alam kami di Papua ini, lalu kenapa kami hanya dikembalikan sedikit? Saya minta Bappenas berjuang untuk pemerataan ini,” pintanya.

Ia berharap Bappenas dapat memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada Papua, dengan tidak hanya memusatkan belanja modal pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di luar Papua, namun juga memberikan porsi adil bagi pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal. (Red)