Pemkab Mimika dengan Unipa, Fokus Awal Pemetaan Hukum Adat

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, resmi menjalin kemitraan strategis dengan Universitas Papua (Unipa) Manokwari. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup empat sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kajian hukum masyarakat adat.

Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Jayapura beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong saat ditemui Senin (20/7/2026), mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam agenda tersebut bertujuan untuk mewakili jajaran eksekutif daerah secara resmi, menyusul ketidakhadiran langsung Rektor Unipa pada momen penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati Mimika.

“Kemarin di Jayapura itu saya hanya hadir untuk menyaksikan penandatanganan itu. Hari itu Pak Bupati tanda tangan, sementara Rektor Unipa tidak tanda tangan. Jadi saya hadir mewakili pemerintah dalam penandatanganan itu,”ucapnya.

Menurutnya, ruang lingkup kemitraan dengan perguruan tinggi ini terbilang luas. Unipa akan berperan sebagai mitra pemberi asistensi, kajian ilmiah, dan pendampingan strategi terhadap berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah daerah setempat.

Meskipun menyentuh banyak sektor fundamental, program yang telah memasuki tahapan implementasi nyata saat ini masih difokuskan pada pemetaan masyarakat hukum adat di Mimika. Tim dari Unipa dijadwalkan akan segera mendiskusikan hasil diskusi awal mereka dalam waktu dekat guna menindaklanjuti kajian tersebut.

Emanuel menambahkan bahwa strategi kemitraan ini bukanlah langkah baru. Rekam jejak kolaborasi antara Pemkab Mimika dan Unipa telah terjalin sejak lama, salah satunya terlihat dalam penyusunan naskah akademik terkait wacana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya kerja sama ini sudah lama. Sudah lama dilakukan oleh Unipa dengan Pemda Mimika,” imbuhnya.

Selain urusan wilayah adat dan DOB, salah satu poin krusial yang tengah digodok dalam payung kemitraan ini adalah penyusunan konsep program pendidikan terpadu, yaitu Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang direncanakan berlokasi di wilayah Kokonao.

Kendati demikian, Emanuel mengakui bahwa detail teknis dan durasi kontrak secara menyeluruh dari naskah kerja sama tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan di tingkat dinas teknis. Hal ini karena kesepakatan yang telah ditandatangani masih bersifat nota kesepahaman makro yang membutuhkan penjabaran lebih rinci.

Langkah serupa, menurut dia, sebelumnya juga telah diterapkan Pemkab Mimika dengan institusi pendidikan tinggi lainnya, seperti Universitas Cenderawasih (Uncen), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pendekatan akademik. (Red)