Pemerintah Mimika Tunda Operasional 11 SPPG, Ini Alasannya
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
- print Cetak
TIMIKA (Jurnal Timika)
Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan program MBG tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pusat Pemerintahan, Gedung A Lantai III, pada Selasa (14/4/2026).
Wakil Bupati Mimika yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong, mengungkapkan bahwa 11 dari 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara tidak beroperasi. Penyebabnya, unit-unit tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi dan standar kelayakan.
“Kami hentikan sementara, bukan permanen. Sampai mereka melengkapi persyaratan administrasi,” tegas Emanuel. Menurutnya, langkah ini bersifat preventif demi menjamin keamanan dan kualitas layanan, terutama bagi anak-anak sebagai penerima manfaat.
Dengan penghentian sementara tersebut, hanya tersisa 7 SPPG yang masih aktif di Mimika. Sebanyak 11 unit lainnya kini menjalani evaluasi dan perbaikan, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen, sertifikasi, serta standar sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Lebih lanjut, Emanuel menyoroti pentingnya aspek kelayakan dapur, tenaga kerja, fasilitas, hingga kebersihan. “Prinsip kami mencegah. Jangan sampai makanan yang tak layak justru menyebabkan keracunan dan memicu opini negatif di masyarakat,” imbuhnya.
Selain pengawasan, pemerintah juga akan gencar mengedukasi publik. Stigma negatif terhadap program MBG, kata Emanuel, muncul akibat minimnya pemahaman warga. “Padahal manfaatnya besar: anak-anak sehat dan cerdas. Sosialisasi perlu terus dilakukan agar tak ada persepsi keliru,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, memaparkan bahwa program MBG di Mimika baru menjangkau 4 dari 18 distrik, yaitu Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana. Jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 41.000 orang, termasuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Nalensius mengakui distribusi layanan masih terpusat di wilayah perkotaan. Ia pun membutuhkan dukungan untuk memperluas jangkauan ke distrik-distrik lain. Terkait 11 SPPG yang disuspensi, ia memberi kesempatan kepada pengelola untuk segera membenahi kekurangan.
“Harus dibenahi sesegera mungkin. Begitu syarat terpenuhi, akan kami buka kembali,” ujarnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik, termasuk SPPG yang dihentikan sementara, guna memastikan kesiapan operasional dan menjaga kualitas program MBG di Mimika. (Red)
- Penulis: Admin
