Pemkab Mimika Fokus Evaluasi MBG, Belum Terapkan Menu Tanpa Nasi Seperti Nabire

TIMIKA (Jurnal Timika)

Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan belum akan mengikuti langkah Kabupaten Nabire yang mulai menerapkan menu tanpa nasi selama dua hari dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, fokus utama pemerintah daerah masih tertuju pada evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program sebelum melakukan inovasi menu.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Mimika sekaligus Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyatakan bahwa setiap perubahan dalam program harus melalui kajian mendalam. Hal ini penting agar tujuan utama pemenuhan gizi bagi para siswa tidak terganggu.

“Kami melihat kebijakan itu sebagai hal yang positif, tetapi saat ini perhatian kami masih tertuju pada pelaksanaan MBG yang sedang berjalan. Kami ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan baik sebelum mengambil langkah berikutnya,” ujar Emanuel kepada awak media, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, gagasan penggunaan bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat alternatif dinilai baik karena dapat mendorong pemanfaatan hasil pertanian masyarakat. Namun, penerapannya di Mimika memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan komoditas dan pola konsumsi peserta didik.

“Selain mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan lokal, pemerintah juga harus memperhatikan pola konsumsi anak-anak. Kami ingin menu yang disajikan tetap diminati dan mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka,” jelasnya.

Saat ini, evaluasi yang dilakukan mencakup tiga aspek utama, yakni kualitas pelayanan, distribusi makanan, serta tingkat penerimaan siswa terhadap menu yang telah diberikan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lanjutan.

“Kalau nantinya hasil evaluasi menunjukkan penggunaan pangan lokal bisa diterapkan dengan baik dan diterima oleh anak-anak, tentu itu dapat menjadi salah satu pilihan. Tetapi keputusan itu harus melalui kajian yang komprehensif,” tegasnya.

Emanuel menambahkan, Pemkab Mimika pada prinsipnya mendukung pemanfaatan komoditas lokal sepanjang tidak mengurangi kualitas gizi dalam program tersebut. Pihaknya juga memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha lokal.

“Yang menjadi prioritas kami adalah keberhasilan program ini. Inovasi tetap terbuka, tetapi harus dipastikan mampu meningkatkan kualitas layanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” tutupnya. (Red)