Pemerintah Kabupaten Mimika Evaluasi Program Pembangunan, Seluruh OPD Diminta Buat Daftar Masalah
- account_circle Admin
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak
TIMIKA (Jurnal Timika)
Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memuat berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan, baik proyek fisik maupun nonfisik.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memimpin apel pagi di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, penyusunan daftar inventarisasi masalah menjadi langkah strategis untuk memetakan persoalan yang dihadapi masing-masing OPD agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penyelesaian secara tepat dan terukur.
“Setiap OPD harus mendata seluruh kegiatan yang telah diserahkan maupun yang belum didelegasikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Selain itu, setiap keterlambatan harus disertai penjelasan yang jelas agar pemerintah mengetahui akar persoalan yang menyebabkan program belum dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Bupati Johannes Rettob.
Tegasnya, “Saya minta seluruh OPD membuat daftar yang memuat semua kegiatan yang sudah diproses maupun yang belum. Kalau ada yang masih tertunda, jelaskan apa penyebabnya. Dengan begitu kita bisa mengetahui persoalan di setiap perangkat daerah dan segera menentukan langkah penyelesaiannya agar pekerjaan tidak terus mengalami keterlambatan.”
Bupati Mimika mengakui hingga pertengahan tahun anggaran 2026, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang progresnya belum sesuai target. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan administrasi, proses pengadaan barang dan jasa, maupun persoalan teknis lainnya di lapangan.
Melalui pemetaan seluruh permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap proses evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga percepatan pelaksanaan proyek, peningkatan penyerapan anggaran, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun anggaran. (Red)
- Penulis: Admin
